Political Will Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Harus diapresiasi Negara diwakili Presiden Joko Widodo telah mengakui (recognition) dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM Berat di masa lalu, hal ini langkah maju karena bila tidak diakui berarti tidak dianggap ada rangkaian peristiwa kekerasan tersebut.
Pemilu Beradab
Tahun ini menjadi tahun politik kompetisi menuju Pemilu 2024 dengan segala implikasinya adalah polarisasi politik makin cenderung berdampak kepada pembelahan dan potensi kekerasan fisik di publik.
Pengamat Akui Dana Desa Era Presiden Jokowi Optimal dan Kurangi Tingkat Kemiskinan
Pengamat Kebijakan Publik Yoseph Billie Dosiwoda mengakui penyaluran dan penggunaan dana desa di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sangat optimal, dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Desa.
Ekonom Yakin Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Berlanjut
warga Indonesia patut bersyukur dengan kerja keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga ekonomi nasional
Pusat Etika Ekonomi dan Demokrasi Sebut Pernyataan M Adil Dapat Rugikan Kabupaten Meranti
M Adil yang menyebut Kementerian Keuangan RI isinya Iblis atau Setan, ke depannya dapat berdampak buruk bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.
CREED Tekankan Putusan Tersangka Korupsi LPEI, Desak Kejaksaan Agung Naik Banding – Cakaplah
Yoseph Billie Dosiwoda menyesalkan ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap delapan terdakwa di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kasus korupsi yang dibawa ke negara menimbulkan kerugian hingga Rp 4,7 triliun.
CREED Apresiasi Pembenahan LPEI oleh Menkeu Sri Mulyani
Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan CREED mengapresiasi pembenahan yang telah dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak tahun 2016 terhadap LPEI, khususnya dalam perbaikan tata kelola kelembagaan dan perombakan personil kunci.
Poros Kekuatan Desa Ada di Pertanian
Sampai tahun 2022, Pemerintah telah merealisasikan anggaran dana desa sebesar Rp 468 triliun yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, dan pertanian.
CREED Luruskan Persepsi SBM Mobil Listrik Pemborosan Anggaran
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 28 April 2023 telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat.
SBM Mobil Listrik PNS Rp1 M Tuai Pro Kontra, CREED: Publik Jangan Salah Tafsir
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 pada 28 April 2023 menuai pro kontra di kalangan masyarakat.
Beleid Dana Mobil Listrik PNS Dinilai Baik untuk Tentukan Harga Maksimal
Standar biaya masukan (SBM) mobil listrik bagi pegawai negeri sipil (PNS) tengah menjadi sorotan publik belakangan ini.
Praktik Suap Masih Ada, Pelayanan Publik Yang Akuntabel Masih Jadi PR Pemerintah
Praktik suap menyuap dalam mengakses pelayanan publik, berdasarkan catatan Transparency International (TI) Indonesia, masih terjadi secara masif.